Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Konsep Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ketiga, digariskan secara tegas: Indonesia adalah negara hukum. Sebelum UUD 1945 di amandemen, keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tidak ditemukan pengaturannya dalam pasal-pasal dari 37 pasal (batang tubuh) UUD 1945. Melainkan di dasarkan pada penjelasan umum undang-undang dasar tersebut dalam bagian “Sistem Pemerintah Daerah” yang merumuskan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Yang diimplementasikan dalam Pasal 27 ayat (1) yang rumusannya: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.

Dalam melihat konsep negara hukum dikaitkan dengan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, maka dalam perkembangannya kita terbawa ke dalam dua sistem hukum yang tertua, yakni:

  1. Sistem hukum Eropa Kontinental / Civil law System, yang oleh J. Stahl disebutnya dengan istilah rechtstaat yang mencakup empat elemen penting, yaitu ;
  1. Perlindungan hak-hak asasi manusia ;
  2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjalankan hak-hak;
  3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
  1. Sistem hukum Anglo-Saxon / Common Law System, oleh A.V.Dicey menyebutnya The Rule of Law bercirikan :
  1. Supermasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, (Supremacy of Law);
  2. Kedudukan yang sama di depan hukum, (Equality Before The Law);
  3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang (deu Process of Law).

Menurut J.B.J.M ten BERGE. Prinsip negara hukum, adalah:

  1. Asas legalitas,Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.
  2. Pelindungan hak asasi,
  3. Pemerintah terikat pada hukum,
  4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum,
  5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Indonesia menganut sistem hukum yang hibrida (campuran), karena itu dalam perkembangannya kedua syarat yang ditentukan dalam sistem hukum (civil law dan common law) diterapkan secara bersamaan, sehingga Jimly Asshidiqie melihat ada dua belas pokok filar negara hukum di Indonesia, yaitu

  1. Supermasi hukum (supremacy of law),
  2. Persamaan dalam hukum (Eguality Before The Law),
  3. Asas Legalitas (due process of law),
  4. Pembatasan kekuasaan,
  5. Organ-organ penunjang yang independen,
  6. Peradilan bebas dan tidak memihak,
  7. Peradilan Tata Usaha Negara,
  8. Mahkamah Konstitusi (constitutional court),
  9. Perlindungan Hak Asasi Manusia,
  10.  Bersifat Demokratis (Democratische rechts staat),
  11.  Bertujuan sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (welfare rechtsstaat),
  12.  Transparansi dan control sosial.

Dengan demikian, pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara memrupakan salah satu syarat yang patut dipenuhi untuk lengkap negara sebagai negara hukum, seperti di Indonesia

This Post Has One Comment

  1. OceanWP

    Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum.

Tinggalkan Balasan