Sulawesi Barat Darurat Narkoba: Analisis Faktor Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Darurat Narkoba: Analisis Faktor Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Barat

PENDAHULUAN

Konsep keamanan telah mengalami redefenisi yang dikenal dengan isu-isu keamanan non tradisional (non traditional security), dimana konsepsi keamanan saat ini tidak lagi hanya berbicara dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer saja. Isu-isu globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM, kejahatan lintas batas, human security dan berbagai isu lainnya telah memperluas cara pandang manusia dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada, baik di dunia internasional, regional, ditingkat negara hingga ke pelosok desa. Salah satu persoalan non tradisional security yang terus menjadi perhatian adalah masalah kejahatan transnasional drugs trafficking atau familiar dengan istilah  kejahatan NARKOBA.

Kejahatan narkoba bukan hanya dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, namun lebih complicated dari itu, kejahatan ini juga dikategorikan sebagai sebuah organized

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif berbahaya lainnya. Secara resmi  BNN menggunakan kata Narkoba untuk singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya, sedangkan di BKKBN sendiri lebih sering menggunakan NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Tino, 2017) . Dalam tulisan ini, penggunaan kata Narkoba hanya berfokus pada narkotika dan psikotropika saja.

crime (kejahatan terorganisir) dengan jaringan yang kuat dan luas,  serta extraordinary crime (kejahatan luar biasa) baik ditinjau dari keuntungan yang didapatkan bagi produsen & efek negative, dari ketergantungan hingga kematian bagi penggunanya  yang sangat “luar biasa”.

Di Indonesia, masalah narkoba telah menjadi ancaman yang serius. Indonesia diperhadapkan pada tiga masalah sekaligus. Pertama, wilayah ini menjadi produsen untuk beberapa jenis narkoba tertentu, misalnya ganja, PCC, ekstasi dan shabu. BNN sudah mengamankan tiga pabrik narkoba dalam negeri. Pabrik narkotika di Semarang; selanjutnya pabrik PCC di Sidoarjo yang barang buktinya mencapai jutaan butir dan terakhir pada 17 Januari 2018 di Tangerang jenis ekstasi dan menyita 11 ribu pil ekstasi. Diyakini, bahwa masih banyak pabrik, kitchen lab dan pusat-pusat pemaketan yang belum tersentuh petugas (Waseso dalam wartakotalive.com, 2018).   Kedua, Indonesia dijadikan sebagai wilayah transit narkoba sebelum beredar lebih luas. Hal ini tidak lepas dari posisi geografis Indonesia yang  sangat strategis sebagai jalur pelayaran internasional. Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera menjadikannya sebagai pusat persimpangan raksasa. Sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk singgah atau transit. Ketiga, Indonesia menjadi konsumen besar bagi kejahatan narkoba. Awalnya Negara Indonesia memang dijadikan Negara transit oleh jaringan pengedar narkoba. Namun berubah menjadi Negara destinasi untuk kejahatan-kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh akumulasi beberapa hal, antara lain: potensi konsumen yang besar ditinjau dari jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 250 juta jiwa; hukum yang lemah dan korupsi di Indonesia yang dapat dijadikan celah oleh para produsen dalam melancarkan aksinya; dan  harga narkoba yang mahal jika masuk ke Indonesia. Jika di China harga 1 gram shabu sebesar 20-30 ribu rupiah, Di Indonesia, harga tersebut naik menjadi 1-1,5 juta per gram.

Menurut Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Putliskes UI, 2017) bahwa estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba tahun 2017 diperkirakan sekitar Rp. 84,7 trilyun meningkat dari 63,1 trilyun di tahun 2014. Jika dipilah, diperkirakan  sebesar Rp. 77,42  trilyun untuk kerugian biaya pribadi (private) dan 7,27 trilyun  untuk kerugian biaya sosial. Pada biaya private sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi narkoba. Sedangkan pada biaya sosial sebagian besar karena akibat kematian terkait narkoba (premature deadth).

Total kerugian  biaya individual akibat penyalahgunaan narkoba sekitar Rp. 77,4 trilyun di tahun 2017. Kontribusi biaya yang paling besar berasal dari biaya konsumsi narkoba, mencapai Rp 69,8 trilyun. Jumlah biaya tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014. Peningkatan biaya tersebut disebabkan faktor peningkatan harga pasaran narkoba, terutama putau, shabu, berbagai jenis narkoba lainnya atau karena supply terbatas dan kualitasnya sudah  jauh menurun karena  ketatnya upaya penegakkan hukum.

Biaya   sosial adalah beban biaya akibat konsekuensi penyalahgunaan narkoba yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat. Biaya sosial terjadi diperkirakan sekitar Rp. 7.3 trilyun (2017). Kontribusi biaya terbesar masih berasal dari biaya kematian dini akibat narkoba (premature deadth), tetapi jumlahnya menurun karena angka kematian pada para pecandu narkoba suntik telah berkurang jauh

Tinggalkan Balasan