Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Point terpenting era Reformasi adalah berakhirnya era orde baru yang cenderung tidak memberi tempat bagi suara dan aspirasi rakyat untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung. Pada masa orde baru, memang dianut asas pemilihan umum LUBER (Langsung, umum, bebas, dan rahasia), namun dalam kenyataan tidak pernah berlaku.

Negara dan pemerintahan dijalankan secara sangat sentralistik, bahkan semua potensi sumberdaya alam pun diatur (dikuasai) oleh pemerintah pusat, dan daerah hanya memperoleh bagian sesuai keinginan dan belas kasihan pemerintah pusat Jakarta, menjadi pusat dari semua aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Akibatnya, terjadilah ketimpangan pusat dan daerah pada semua aspek kehidupan yang dapat berkembang menjadi wacana untuk memisahkan diri (misalnya Papua, Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan beberapa daerah lain).

Atas dasar itu, dikeluarkan UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta  peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung, pada hakikatnya, merupakan salah satu wujud pemberian otonomi kepada daerah di bidang pemerintahan, di mana kepala daerah tidak lagi dipilih dan ditentukan oleh pusat, tetapi langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara (penjelasan PP No. 6/2005 tentang Pilkada).

Namun  demikian adanya Pilkada ini tidak secara otomatis dapat menyelesaikan masalah. Implikasi negatif dengan pelaksanaan Pilkada telah menjadi fenomena di beberapa daerah, adalah kecenderungan pengerahan massa, penggunaan kekerasan, dan praktik money poliltics. Fenomena ini masih menjadi permasalahan yang sulit diatasi, padahal bagaimana pun, kualitas Pilkada akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh kecenderungan-kecenderungan negatif tersebut dapat dieliminasi.

 I.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1). Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda terhadap aturan dan pelaksanaan Pilkada.

2).  Menganalisis persepsi dan sikap masyarakat terhadap sistemdan pelaksanaan Pilkada.

3).  Menganalisis kemungkinan mengeliminasi sentimen lokal/kelompok yang sempit dalam pelaksanaan Pilkada agar kualitas Pilkada dapat dijaga.

I.3. Target Luaran

Target luaran dari penelitian yaitu

  1. Publikasi ilmiah jurnal nasional terakreditasi
  2. Prosiding pada seminar ilmiah berskala lokal ataupun nasional
  3. Bahan ajar kuliah

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1. Norma Hukum dan Konflik Kepentingan

Di dalam sebuah masyarakat hukum yang telah berkembang menjadi sebuah masyarakat yang majemuk yang kompleks, maka di dalamnya terjalin dan bergeraknya hukum di tengah pergaulan, baik yang merupakan subjek hukum objeknya, peristiwanya, peranannya, dan sebagainya (Sudjono Dirdjosisworo, dalam Baro, 2001 : 14).

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law; setiap manusia berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang, di mana pun ia berada (Pasal 6 declaration of  human right). Berkaitan dengan itu, maka di dalam teori hukum, dikenal dua ajaran : (1) Belangen theorie (Teori  Kepentingan), yang pada prinsipnya berpendapat bahwa hak adalah kepentingan yang terlindung; dan (2) Wilsmacht Theorie (Teori kehendak), bahwa hak merupakan kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan.

Dengan demikian, maka aturan hukum, sebagai sesuatu yang mengandung unsur-unsur kepentingan dan kehendak tadi akan menjadi sebuah sistem rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat mungkin terjadi bahwa sesuatu norma undang-undang akan diinterprestasikan menurut kepentingan dan/atau pun kehendak dari seseorang atau suatu kelompok.

Berkaitan dengan pola interaksi antara hukum dan masyarakat, Algra (Baro, 2001:62063) mengemukakan  dua konsepsi pemikiran : pemikiran pertama, melihat seolah-olah norma hukumlah yang membentuk suatu kerangka masyarakat dan ketertiban sosial, tergantung pada pemeliharaan dan pengaturan oleh hukum ; dan pemikiran kedua, secara ekstrim beranggapan bahwa hukum tidak lain adalah ‘kumpulan itu ada (terutama dianut para penulis marksis dalam tulisan mereka tentang kedudukan hukum pada masyarakat kapitalis).

Peraturan sesungguhnya tidaklah berpretensi untuk ‘mencetak’ perbuatan-perbuatan manusia, antara lain, karena  hal itu memang tidak mungkin dilakukan. Di dalam pelaksanaan hukum, seolah-olah, sudah ada kesepahaman sosial bahwa hukum memberikan kesempatan kepada warganegara untuk menentukan pola kelakuannya sendiri, di dalam batas-batas kerangka hukum yang ada.

Di dalam konteks keorganisasian, dapat dikaji hubungan antara bekerjanya hukum melalui organ-organ pelaksananya atas dasar yang lebih umum. Tujuan hukum harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksananya, adalah sangat kabur sifatnya. Nilai-nilai keadilan,

This Post Has One Comment

  1. OceanWP

    Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum.

Tinggalkan Balasan